MEDAN-USU: Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara, Drs Raja Bongsu Hutagalung, MSi mengatakan, demokrasi adalah jalan untuk mengem-bangkan pembangunan, dan Sumatera Utara satu di antara daerah yang mendukung demokrasi. Hal itu disampaikan pada kuliah umum yang dilaksanakan DPD KNPI Sumatera Utara di aula IMT-GT Biro Rektor USU, Sabtu (27/02/2016). Hadir dan memberikan kuliah umum hari itu, Gus Irawan Pasaribu, SE, Ketua Komisi VII DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumut II dari Partai Gerindra. Sementara dari jajaran KNPI Sumut hadir Ketua DPD Sugiat Santoso, Sekretaris Ikbal Hanafi MHi, Wakil Ketua Walid M Sembiring, Samsir Pohan, Robert Alex, M Akbar Pribadi dan Rizal Acong Lubis.
"Jangan salah, Sumatera Utara ini satu daerah yang sangat mendukung dan mempraktikkan demokrasinya," katanya. Oleh karenanya, WR III USU itu mendukung pelaksanaan kuliah umum itu untuk memberikan pandangan kepada para mahasiswa terkait demokrasi baik di pusat maupun di daerah. Sementara itu Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, menyebutkan situasi nasional saat ini membutuhkan upaya konsolidasi demokrasi. Pasalnya, sampai saat ini demokrasi yang dianggap alat untuk menyejahterakan rakyat, tidak juga menunjukkan hasilnya.
“Semangat gerakan perubahan pascareformasi, sangat besar. Demokrasi diang-gap sebagai solusi menyejahterakan rakyat. Tapi sampai sekarang itu tidak terjadi,” ujar Ketua DPD KNPI Sumut, Sugiat Santoso, MSp. Lebih lanjut Sugiat mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia malah menimbulkan banyak kegaduhan. Ironisnya, kegaduhan itu terjadi di berbagai lembaga dalam sistem politik. “Akhirnya, demokrasi yang awalnya dianggap akan menyejahterakan rakyat, malah bermetamorfosis sebagai alat yang menjerumuskan rakyat,” katanya. Karena itu, menurut kandidat doktor Program Pascasarjana (PPs) USU ini, institusi DPR yang dipimpin Ade Komaruddin, sosok yang berlatar belakang aktivis mahasiswa, harus mengembalikan arah demokrasi itu. Penguatan demokrasi, bisa dilakukan dengan revisi UU Pemilu, UU Parpol, atau regulasi lain.
Di sisi lain, Sugiat mengatakan, eksistensi DPR sangat bergantung pada rekrutmen yang digunakan. Saat ini, rekrutmen aktor-aktor di DPR cenderung dihasilkan dari persaingan internal antar caleg dalam satu parpol, yang tidak sehat karena menganut sistem suara terbanyak. “KNPI mendorong revisi UU Pemilu, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif. Selama ini caleg potensial, karena minim logistik, kalah, oleh caleg yang mengandalkan uang,” pungkasnya.
Dukung Demokrasi
Anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan saat ini pemerintah kita memiliki utang yang sangat banyak. Untuk tahun 2015 saja menurutnya pemerintah telah menambah utang sebanyak Rp 500 triliun. "Bayangkan saja bila selama lima tahun ke depan pemerintah setiap tahun menambah utang, bagaimana nasib kita," katanya.
Pemerintah lanjutnya juga ternyata sudah memetakan tanah di Indonesia yang sebagian besar sudah dikuasai oleh koorporat dan asing. Sedangkan sisanya sebesar 15 persen saja yang dikuasai pemerintah. Gus juga mengkritisi pemerintah yang katanya tidak sanggup mengurusi per-tambangan yang saat ini terpuruk padahal seharusnya tambang menjadi sumber pemasukan pemerintah. "Ke depan pemerintah harus membuat terobosan kalau tidak maka akan se-makin sulit," ujarnya seraya menyebutkan Fraksi Gerindra di DPR menolak Revisi UU KPK dan UU Penghapusan Pajak.(humas)
