MEDAN-USU: Pakar Komunikasi Effendi Gazali meminta mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) bergerak menjadi agen perubahan. Agar, tercipta tata kelola yang baik di sektor Minyak dan Gas di Indonesia. Hal itu diserukannya saat saat Pertamina Goes to Campus (PGTG) 2016 bertema 'Ketahanan dan Kemandirian Energi untuk Negeri', Senin (22/02/2015) di Auditorium USU Medan. Hal ini, katanya, dapat mengubah nasib kondisi kerawanan ketahanan energi Indonesia. “Mahasiswa harus berbuat, karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu tidak berusaha sendiri untuk mengubah nasibnya,” ujarnya sembari mengutip pidato Presiden Republik Indonesia, Soekarno.
Mahasiswa, lanjutnya, merupakan orang-orang yang akrab dengan gadget dan media sosial. "Maka gunakanlah media sosial untuk mengingatkan penyelenggara Negara utamanya pemerintah, agar tidak lupa pada amanat UUD 1945 tentang pengelolaan energi. Di situlah peran mahasiswa. Ingatkan pemerintah lewat media sosial, agar kembali pada cita kemandirian dan kedaulatan energi,” katanya.
Turut hadir saat PGTC 2016 tersebut, Sekretaris Eksekutif USU Drs Lian Dalimunthe, Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, dan Butet Kertarajasa sebagai moderator.
Wisnuntoro di saat yang sama menyatakan, Pertamina sedang berupaya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya di sisi hilir. "Pertamina juga sedang meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi di sisi hilir, antara lain proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Pertamina dan pembangunan kilang baru. Dengan begitu, ke depan, kapasitas produksi bahan bakar minyak (BBM) Pertamina akan meningkat dari sebelumnya. Yang masih hanya satu juta barel per hari kemudian meningkat menjadi 2,3 juta barel minyak perhari. “Kita juga melakukan perbaikan infrastrktur dan penambahan fasilitas distribusi,” ucapnya.
Selain itu, juga meningkatkan produksi migas di hulu. "Pertamina saat ini dalam kondisi sudah sangat siap mengelola seluruh lapangan migas yang ada di wilayah Nusantara. Kami berharap semua blok migas yang habis kontraknya dengan pihak asing, dikembalikan ke Pertamina. Selain itu, Pertamina juga ekspansi ke lapangan migas di luar negeri. Di antaranya yang sudah berjalan saat ini adalah di Aljazair dan di Malaysia," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara memaparkan faktanya Indonesia saat ini belum bisa memiliki ketahanan dan kemandirian energi karena ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya energinya. "Antara lain, pengelolaan migas yang seharusnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ternyata saat ini diserahkan kepada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas. Padahal, menurut pasal 33 UUD 1945 migas harusnya dikuasai Negara dan pengelolaanya dilaksanakan oleh BUMN yakni Pertamina. Namun, Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001 tidak mengaturnya demikian. Pengelolaannya malah diserahkan ke SKK Migas sehingga tidak bisa dikelola secara optimal dan jelas inkonstitusional,” ujarnya.(humas)
