Medan-USU : Saat ini Indonesia sedang mengalami konsolidasi demokrasi dari aspek yang paling substansial. Peran pemerintah diperlukan untuk mewujudkan demokrasi terintegrasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan juga SDM yang memilki etika dan kemampuan teknis yang baik untuk berada didalam pemerintahan. Demikian sambutan Dekan FISIP USU Dr Muryanto Amin MSi ketika menghadiri acara The 1ST International Confrence on Social & Political Development (ICOSOP) di Grand Aston City Hall Medan pada (21-22/11/2016).
“Nowadays, Indonesia is having democracy consolidation highlighting substantial aspect. The posper of the people is the sign of good democrazy. Government has become the central institution to make it true. Therefore, people with technical qualification and good ettique should be in the government, which is later known as the governing ethics” ungkap Dr Muryanto.
Dr. Muryanto juga menjelaskan bahwa pemerintahan yang memiliki etika yang baik akan bersinergi dengan aspek kemanusiaan, hak asasi manusia dan keadilan. ”It has been the current issue to have good governmenship with the right etiquette. It is very importing to keep evaluating the ethics in the government as it is the essence to have successful governmentship also to make sure it does not divert from the social norms. Furthermore, it is synergize to humanity and human rights, honesty and justice along with what as accepted. Related issues to government ethics have to be responded positively by the authority as apart of people control democracy principal. Varsity campus in academic field should also be able to have a model government ethics which answers social problems in order to have comprehensive democracy consolidation” Ungkap Dr Muryanto.
Hadir dalam acara itu, Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin MSi dan sekaligus membuka secara resmi acara ICOSOP tersebut. Dalam sambutannya, Walikota Medan Dzulmi Eldin mengatakan tentang pentingnya mempersiapkan generasi muda yang dapat bersaing di era technologi digital sekarang ini. “Generasi muda harus kita tempah dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan di abad 21. Yaitu antara lain kemapuan digital, kemampuan menganalisis secara krisis, kemampuan multi tasking, kemampuan berpikir kreatif, ilmu logika, membina jejaring kerjasama dan tentunya kemampuan bahasa yang mumpuni” ungkap Walikota Dzulmi Eldin.
Dijelaskannya, Kemajuan suatu negara adalah tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang kuat dan berpendidikan yang baik. “Tingkat pendidikan merupakan salah satu unsur utama indeks tersebut. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, indeks pembangunan manusia memberi indikasi mengenai kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, saat ini tidak ada negara yang bisa maju dan kuat perekonomiannya tanpa sumber daya manusia yang berpendidikan baik. Harus diakui bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha mengalokasikan 20% anggaran belanja negara untuk pendidikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana anggaran tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya” Demikian ungkap Walikota Dzulmi Eldin.
Acara ICOSOP yang diselenggarakan oleh FISIP USU dan PEMKO Medan tersebut menghadirkan 3 orang pembicara yang sangat berpengalaman dibidangnya, diantaranya ; Prof Dr Muhammad Syukri Salleh dari University Sains Malaysia, Prof Dr James K Campbell dari Deakin University, Australia, Prof Dr Vedi R Hadiz dari The University of Melbourne Prof Chusnul Mar’iyah PhD dari Universitas Indonesia dan Dr Muryanto Amin dari FISIP USU.
Dari pemaparan yang diberikan oleh pembicara dalam acara ICOSOP 2016 yang dihadiri oleh 135 peserta itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting, diantaranya ;
- Isu–isu terkait dengan etika pemerintahan harus disikapi secara positif oleh para pemegang kebijaksanaan. Hal ini tentu saja terkait dengan prinsip kontrol masyarakat dan prinsip–prinsip demokrasi itu sendiri.
- Sangat penting untuk melaksanakan evaluasi terhadap etika pemerintahan, Hal ini terkait secara esensial terhadap keberhasilan, serta untuk memastikan bahwa etika didalam pemerintahan sejalan dengan norma norma yang ada di masyarakat. (Humas/Andi)
