MEDAN-HUMAS USU : Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera (PKSM) Universitas Sumatera Utara menggelar Seminar Nasional yang mengangkat tema “Globalisasi Selat Malaka Dalam Pembangunan : Tantangan dan Peluang”. Seminar tersebut diselenggarakan di Ruang IMT-GT Gedung Biro Pusat Administrasi USU lt 2, Medan, Rabu (12/12). Seminar dibuka oleh Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum dan dihadiri oleh seluruh unsur Rektorat, Wali Kota Tj Balai, dan dosen serta mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas di lingkungan USU.
Seminar menghadirkan Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Drs Agus Rubianto Rahman, MM, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Ediwarman, M Hum dari Universitas Sumatera Utara dan Prof Dr Musri, M Sc dari Universitas Syiah Kuala.
Dalam sambutannya, Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, antara lain mencontohkan tentang Pulau Nipah yang hanya berupa pulau kecil di Selat Malaka, tetapi dikelilingi oleh negara-negara yang ada di sekitar Selat Malaka. Oleh karena letak strategisnya itu, Pulau Nipah memiliki kemajuan dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Dengan peluang yang begitu besar tentu diharapkan dapat menambah devisa negara. Namun, di samping itu, Selat Malaka yang ramai juga banyak menimbulkan konflik, mengingat kawasan tersebut adalah kawasan berlian.
“Dengan kondisi geografisnya yang sangat strategis itu, maka menurut kami sangat penting untuk terus-menerus memberikan kepedulian terhadap kawasan Selat Malaka. Selain itu, mahasiswa juga kita harapkan dapat dilibatkan dalam kegiatan Selat Malaka, didukung dengan adanya perlindungan dari Polhukam Lemhanas. Pemerintah Daerah dan lain-lain. Juga dengan adanya Forum Rektor Wilayah Barat yang akan mendukung sepenuhnya kegiatan penyelamatan Selat Malaka ini,” kata Rektor.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera, Dr Ridwan Hanafiah, SH, MA, menjelaskan bahwa Selat Malaka adalah milik Indonesia. Jika menilik dari penghasilan yang didapatkan Selat Malaka, hanya Rp 2 Trilyun yang bisa dihasilkan. Sementara Singapura dan Malaysia dapat lebih berkali lipat keuntungan yang diapatkannya dari Selat Malaka.
“Saya menilai, mungkin orang Indonesia tak sepenuhnya paham dengan potensi yang didapatkan dari Selat Malaka. Maka yang harus kita pikirkan kemudian adalah bagaimana caranya menyelamatkan Selat Malaka. Untuk itulah kita menggelar seminar ini, demi mencari solusi dan pemikiran bersama. Kita menginginkan berdirinya suatu badan otoritas Selat Malaka, demi kepentingan bangsa dan negara,” tandas Dr Ridwan. (Humas).
