Medan - HUMAS USU : Politik identitas merupakan anak dari sistem demokrasi. Lahir dari ragam pemikiran yang berkembang.
Ia adalah pembelaan terhadap kepentingan kelompok serta menjadi salah satu kekuatan yang bermanfaat dalam menyeimbangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian sambutan Rektor USU Dr Muryanto Amin yang dibacakan Wakil Rektor III Dr Poppy Anjelisa Z Hasibuan dalam Focus Group Discussion (FGD) "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia" di Hotel Radison, Medan, Kamis (18/3).
Namun, imbuhnya, terkadang politik identitas kerap dijadikan "senjata" politik untuk meraup suara dalam pemilu. Penggunaan politik identitas yang dibungkus dengan kepentingan tertentu dikhawatirkan dapat memicu konflik vertikal dan horizontal yang justru merugikan keutuhan bangsa.
"Karena itu, USU sangat mendukung kegiatan FGD ini dan kami berharap hasil dari FGD mampu melahirkan kesimpulan atau pemikiran bersama untuk mengubah politik identitas menjadi kekuatan bangsa yang bukan memicu konflik, tapi membentuk Indonesia yang lebih kuat, lebih maju dan lebih beradab," kata Dr Poppy.
FGD itu sendiri diinisiasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas RI Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik dengan menghadirkan pembicara dari akademisi di antaranya Dr Tonny Pangihutan Situmorang dan Heri Kusmanto, PhD, serta tokoh masyarakat Agus Marwan, MSP.
Pembahas dalam FGD, di antaranya Hendra Harahap, PhD, Indra Fauzan, PhD dan Prof Katimin dengan moderator Hatta Ridho, MSP.
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang membuka acara mengatakan, FGD digelar dalam rangka ingin menerima masukan dan pemikiran dari kaum akademik terkait politik identitas.
"Sebab politik identitas yang dipolitisasi dikhawatirkan mampu memicu polarisasi di tengah masyarakat dan ancaman jangka panjangnya adalah disintegrasi bangsa," ujarnya.
Agus meyakini hasil dari FGD ini mampu merumuskan suatu kajian yang bermanfaat sebab akademisi bersifat netral dan non-partisan.
Plt Sekretaris Dinas Lemhannas RI/Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof Dr Reni Mayerni menambahkan, FGD dari Lemhannas RI telah dilakukan di berbagai daerah, kali ini digelar di Sumatera Utara.
"Sebelumnya kita FGD dengan birokrasi, militer dan kini dengan akademisi. Tujuannya adalah untuk menerima masukan terkait pengaruh politik identitas di Sumut," katanya. (BR)
