MEDAN-HUMAS USU: Dewan Pertahanan Nasional merupakan salah satu lembaga yang mengurusi ketahanan negara dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai fokus utamanya. Hal ini didasari oleh kondisi geografi dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
"Indonesia adalah negara maritim. Ini bukan baru saja kita klaim, tapi sejak dahulu kehidupan masyarakat Indonesia sudah menggunakan konsep maritim," sebut Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional (Sesjend Wantanas), Laksdya TNI Dr Ir Harjo Susmoro, S Sos, SH, MH.
Dalam kuliah umum yang digelar di Aula Serbaguna Fakultas ISIP USU pada Senin (29/3/2021), ia memaparkan bahwa kesempatan Indonesia menjadi poros maritim dunia sangat besar. Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, Indonesia sangat berpotensi untuk hadir sebagai poros maritim dunia yang digaungkan oleh pemerintah pusat.
"Semua sumber daya yang kita butuhkan untuk menjadi negara poros maritim dunia tersedia di Indonesia. Negara lain belum tentu memiliki kekayaan sumber daya sebesar Indonesia. Itu sebabnya negara Indonesia selalu menjadi rebutan negara lain sejak dulu," paparnya.
Sejak dahulu, kekayaan Indonesia selalu menjadi rebutan oleh negara lain. Terbukti dengan sejarah panjang Indonesia melawan penjajah saat masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, posisi strategis Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat potensial untuk dikuasai oleh negara lain.
"Kita harus sadar bahwa posisi Indonesia yang ada di antara dua benua ditambah dengan kekayaan alam yang banyak menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap serangan dari negara lain," tambahnya.
Ia menambahkan, posisi strategis dan kekayaan alam Indonesia berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi negara yang berkuasa di dunia saat ini. Alhasil, banyak upaya untuk merongrong kedaulatan Indonesia oleh negara lain.
"Soekarno sejak dahulu melihat potensi Indonesia untuk menjadi negara yang powerful. Itu sebabnya beliau menyebutkan Indonesia akan menjadi jaya dengan mengandalkan laut. Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya," sebut Harjo.
Dalam pemaparannya, ia juga menyebutkan segala upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang aman dan sejahtera. Pengelolaan negara hanya dapat dilakukan dalam kondisi aman, serta hasil pengelolaan tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara dan poros maritim dunia terus disosialisasikan dan dikembangkan. Sejak 2014, kebijakan itu dimunculkan oleh pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga dan kementerian yang membidangi kemaritiman.
Sementara itu, Wakil Dekan III Fakultas ISIP USU, Drs Hendra Harahap, MSi, Ph D, dalam sambutannya menyebutkan bahwa hal ini penting untuk disadari oleh mahasiswa. Ia menyebutkan bahwa civitas akademika tidak hanya menyibukkan diri untuk melakukan penelitian dan meningkatkan publikasi jurnal, namun harus juga paham tentang kondisi negara.
"Mahasiswa sebagai bagian civitas akademika di USU ini tidak bisa hanya fokus bagaimana agar bisa tamat, lalu mempublikasikan artikel di jurnal. Jauh dari situ, mahasiswa harus bisa berkontribusi dalam ketahanan nasional Indonesia," sebut Hendra.
Hendra menambahkan, kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan mahasiswa terhadap keamanan nasional Indonesia dapat diwujudkan melalui semakin seringnya dilakukan sosialisasi, serta mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam upaya ketahanan nasional. (RR)
