SIPIROK-HUMAS USU: Pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah daerah dinilai harus mengedepankan aspek sinergitas. Rancangan yang telah disusun akan lebih tepat sasaran jika pemerintah daerah mampu bersinergi dengan berbagai pihak.
Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr Muryanto Amin, S Sos, M Si, saat memberikan pemaparan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, menekankan bahwa aspek sinergitas tersebut akan membantu pemerintah daerah melaksanakan kebijakan yang akuntabel dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kita bisa saja menetapkan kebijakan, rancangan, atau perencanaan yang baik, fokus, dan pas sesuai kebutuhan. Namun, jika hal tersebut tidak dibarengi dengan sinergitas pemerintah daerah dengan berbagai pihak, maka itu berbahaya,” sebut Rektor USU, Rabu (28/4/2021).
Rektor USU menyebutkan bahwa segala kondisi yang terjadi dan berkembang hingga saat ini merupakan dampak dan pengaruh dari berbagai faktor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri.
“Kondisi sekarang ini tidak terlepas dengan pengaruh dari berbagai macam hal. Seperti misalnya pandemi Covid-19, penurunan pertumbuhan ekononi, dan sebagainya tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh pemerintah daerah, mesti membuka diri,” tambahnya.
Ia mengajak pimpinan daerah untuk mengetahui perkembangan dunia luar. Pemerintah daerah tidak bisa hanya duduk dan mengurusi daerahnya tanpa melihat dan mempelajari perkembangan yang terjadi baik secara nasional maupun internasional.
“Pemerintah daerah harus membuka diri dan mempelajari bagaimana keadaan dunia luar. Krisis ekonomi yang beberapa tahun dialami oleh beberapa negara di dunia, baik Indonesia maupun negara besar seperti Amerika. Semua hal tersebut berpengaruh kepada komoditas perdagangan, yang pada ujungnya akan berdampak pada pemerintah daerah,” ujarnya.
Dr Muryanto Amin juga memberikan contoh bagaiman Revolusi Industri 4.0 yang digaungkan oleh pemerintah pusat beberapa tahun belakangan secara tidak langsung berdampak pada pemerintah daerah. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah daerah harus mampu beradaptasi.
“Banyak jenis pekerjaan yang mungkin terdampak dari Revolusi Industri 4.0. Tentu hal ini akan terasa ke daerah seperti Tapanuli Selatan ini. Lambat laun akan terjadi pergeseran, baik dari segi ekonomi, maupun pengembangan sumberdaya manusia”, sebutnya.
Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 bisa saja berdampak pada pengurangan kebutuhan sumberdaya manusia di sektor formal seperti pabrik menurutnya. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menanggulangi hal tersebut, seperti melakukan shifting (penggeseran) pekerja formal menjadi petani.
Hal tersebut sejalan dengan misi yang diusung oleh Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan dalam masa kepemimpinannya akan menjalankan sinergitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu sinergi untuk menjalankan seluruh program kerja yang akan kita susun nanti. Visi misi saya dengan bapak wakil bupati tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” sebut Doly.
Dalam pemaparannya, Doly menyampaikan lima misi yang menjadi fokusnya selama menjabat, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang unggul berdasarkan Iptek dan Imtaq, mengelola sumberdaya alam, melanjutkan pembangunan infrastruktur, melakukan reformasi birokrasi, serta meningkatkan standar kesejahteraan hidup masyarakat Tapanuli Selatan.
Selain Rektor USU, Syahrul M Pasaribu yang merupakan Mantan Bupati Tapanuli Selatan menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Kegiatan dihadiri pejabat beserta jajaran lintas dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tapanulis Selatan, perwakilan dari perguruan tinggi, serta beberapa tamu undangan.
