MEDAN-HUMAS USU: Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Muryanto Amin, S Sos, M Si, menegaskan pentingnya pembangunan di kawasan desa. Menurutnya, pembangunan tidak harus selalu berada di area kota, melainkan harus juga dilakukan di desa. Hal tersebut perlu untuk mengurangi kesenjangan sosial masyarakat kota dan desa.
“Pembangunan layaknya harus dilaksanakan secara merata. Pembangunan di desa tidak kalah pentingnya dengan pembangunan di kota. Ini penting karena akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat kota dan desa. Kita harus memperhatikan bagaimana agar desa tumbuh mandiri,” kata Rektor USU saat memberikan sambutan pada acara Uji Sahih RUU Tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Aula FISIP USU, Senin (14/6/2021).
Muryanto Amin mengomentari mengenai banyaknya infrastruktur desa yang belum memadai. Menurutnya, infrastruktur sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat desa. Jika infrastruktur baik, maka roda perekonomian desa akan meningkat.
Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan infrastruktur di desa menurutnya. Melalui transmigrasi, terjadi pemanfaatan lahan serta potensi desa. Disamping itu, terjadinya transfer pengetahuan antara masyarakat pendatang dan penduduk desa.
“Transmigrasi itu program yang bagus, karena ide dasarnya adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. Selain itu, dengan adanya pendatang dari daerah perkotaan, akan terjadi transfer pengetahuan dengan masyarakat lokal. Pemerintah sebagai otoritas yang mewadahi transmigrasi tentu juga harus melakukan persiapan infrastruktur sebelum transmigrasi itu dijalankan,” ujar Rektor USU.
Ia menyebutkan USU berkomitmen dalam pembangunan desa. Sesuai dengan amanah Tri Darma Perguruan Tinggi, disebutkan kampus harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kampus dinilai dapat menyokong pembangunan desa.
“USU berkomitmen untuk menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi. Melalui Tri Darma kita implementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan peranan kampus turut membantu pemerintah dalam pembangunan di desa,” sebutnya.
USU sejak lama telah menyelenggarakan program desa binaan di kawasan Sumatera Utara. Pembinaan desa tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. Diharapkan dengan desa binaan tersebut, desa akan mampu mandiri.
“USU melaksanakan desa binaan di banyak desa. Beberapa waktu belakangan ini, di Sumatera Utara, ada 46 desa yang diupayakan untuk menjadi desa wisata. Kita mengupayakan agar desa mampu mandiri mengelola potensi yang dimilikinya tersebut,” katanya.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Musa Rajekshah, dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut mengamini pernyataan Rektor USU. Menurutnya, desa harus diberikan perhatian khusus agar mampu bertahan dan mengembangkan diri.
“Dana desa sangat berpengaruh terhadap perekonomian desa. Dengan adanya dana desa, geliat ekonomi desa menjadi bergerak. Namun, banyak desa yang belum mampu mengelola dana desanya dengan baik. Pendampingan sangat penting agar dana yang banyak diterima oleh desa dapat dimaksimalkan,” sebut Musa Rajekshah.
Ia berharap dengan adanya pembahasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mengimplementasikan harapan pengelolaan desa yang lebih baik dan terstruktur. Sehingga diharapkan desa dapat menikmati pembangunan.
“Harapannya pembahasan hari ini dapat menciptakan tertibnya pengelolaan desa. Selama ini kita melihat bagaimana anggaran dan bantuan kepada desa itu belum tepat sasaran. Masih banyak desa terpencil yang belum terjamah pembangunan, terutama infrastruktur,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Komite I DPD RI, Tim Ahli RUU Perubahan UU Desa DPD RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan FISIP USU, civitas akademika USU, akademisi lintas perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta aktivis pemerhati desa. (RR)
