MEDAN-HUMAS USU: Zona integritas merupakan syarat utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Untuk tercapainya hal tersebut, diperlukan integritas yang tinggi dan didukung dengan tiga sasaran utama yaitu birokrasi yang bersih, birokrasi yang capable dan birokrasi yang memiliki layanan publik prima.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Muryanto Amin, S Sos, M Si, yang diwakili oleh Wakil Rektor IV USU, Prof Dr Drs Opim Salim Sitompul, M Sc, dalam momen Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada Perguruan Tinggi Negeri, sekaligus Uji Petik Audit Kinerja Program atas Layanan Pendidikan Tinggi, yang berlangsung di Ruang Rapat Senat Akademik USU, Rabu (23/6/2021).
Tata kelola organisasi ditengarai sebagai salah satu indikator untuk menciptakan suasana kerja yang memiliki integritas. Pola lama yang membutuhkan alur birokrasi yang panjang dan berbelit diharapkan dapat dipangkas dan diminimalisir.
“Memangkas atau melakukan perampingan organisasi merupakan salah satu tuntutan dalam pelaksanaan birokrasi yang cepat, efisien dan tepat sasaran. Di mana pola-pola lama seperti jalur birokrasi berlapis yang memungkinkan terjadinya perlambatan layanan dan informasi, harus benar-benar ditinggalkan karena tidak sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi itu sendiri,” sebut Rektor USU.
Jumlah sumber daya manusia yang digunakan tidak lagi menjadi tolok ukur akan primanya suatu tata kelola organisasi. Dibutuhkan kemampuan yang mumpuni dan penguasaan tugas yang baik. Di samping itu, penggunaan teknologi menjadi keniscayaan di tengah perkembangan zaman saat ini.
“Percepatan layanan tidak lagi semata-mata diarahkan kepada penambahan jumlah sumber daya manusia, melainkan juga menitikberatkan kepada tugas dan fungsi yang vital serta peningkatan peran teknologi di dalam membantu aspek layanan itu sendiri. Maka kebutuhan sumber daya manusia dengan kombinasi hard skill dan soft skill yang dimilikinya menjadi kebutuhan mendesak bagi perguruan tinggi untuk memiliki birokrasi layanan yang lebih ramping dan mampu bergerak lebih cepat,” katanya.
Ia percaya peningkatan pelayanan di kawasan USU akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan tinggi tersebut. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama untuk menjalankan seluruh program USU, termasuk untuk internasionalisasi kampus.
“Dengan adanya pelayanan publik yang prima dan tata kelola perguruan tinggi yang bebas korupsi secara otomatis juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Universitas Sumatera Utara. Selain itu mampu bertindak sebagai salah satu daya dorong eksternal untuk mendukung pencapaian maksimal dalam kinerja Universitas Sumatera Utara menuju internasionalisasi perguruan tinggi,” ujarnya.
Kegiatan visitasi tersebut diawali dengan sesi diskusi yang digelar secara daring dan luring. Setelahnya, rombongan menuju Fakultas Keperawatan USU untuk meninjau langsung persiapan satuan kerja tersebut menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Seperti diketahui, Fakultas Keperawatan menjadi pioner untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan diharapkan akan memotivasi satuan kerja lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, Masrul Latif sebagai penanggung jawab, Salwin MD sebagai pengendali mutu, Riza Wularsih sebagai pengendali teknis, Dasuki sebagai ketua tim dan Tesalonika Ruth Damayati sebagai anggota tim. Juga hadir para wakil Rektor USU, sekretaris universitas, para staf ahli rektor, dekan dan wakil dekan Fakultas Keperawatan USU dan tim reformasi birokrasi USU. (RR)
