MEDAN – HUMAS USU : Kebutuhan akan keberadaan dosen praktisi yang berasal dari para profesional saat ini sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi, tak terkecuali Universitas Sumatera Utara. Hal ini diperlukan dalam rangka memenuhi rasio kebutuhan dosen yang ideal, tanpa harus memberikan beban berlebihan terhadap anggaran universitas. Selain itu juga untuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Muryanto Amin, S Sos, M Si, dalam kunjungan kerjanya ke Fakultas Hukum USU, Rabu (23/6/2021) petang. Selain itu, sambung rektor, dosen praktisi juga akan menginspirasi mahasiswa, terutama berkaitan dengan pengalaman serta strategi di dunia kerja dan usaha. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Pemerintah melalui Kemendikbud.
“Saat ini kita semua berkejaran dengan waktu, di mana perguruan tinggi lain, khususnya yang berada di Pulau Jawa telah bergegas melaksanakannya. Sementara kita di USu baru sekitar tiga bulan terakhir ini mengerjakannya secara serius. Banyak program studi yang bahkan belum siap untuk menyusun program untuk merdeka belajar ini,” tandas Dr Muryanto prihatin.
Untuk itu, ia meminta agar semua pihak terlibat dan bergerak aktif untuk menuntaskan seluruh tuntutan dan peluang yang ada dalam program MBKM. “Prodi harus siap mengubah kurikulum. Apalagi saat ini kita akan melaksanakan pemilihan kelas kolaboratif dan partisipatif sebagai kompetisi internal USU, yang bertujuan untuk menggugah semangat kita semua untuk berpikir kreatif dan cepat,” kata Rektor di tengah pemaparannya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini ada 6 perusahaan yang telah menyatakan kesediaannya untuk bersinergi dengan USU dalam implementasi MBKM, khususnya untuk program magang mahasiswa dan dosen.
Menurut Dr Mury, segala hal yang selama ini menjadi hambatan bagi USU untuk bergerak cepat dan maju, harus diatasi dengan cepat. “Kita harus mengisi seluruh kekurangan kita, khususnya dalam berbagai indikator penilaian dalam pemeringkatan perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita itu memiliki banyak indikator untuk menyusun program kerja, seperti Indikator Kinerja Universitas (IKU), QS Ranking, Akreditasi Prodi, dan lain-lain. Jadi tinggal diselaraskan saja dengan program kerja yang ingin dilaksanakan,” jelasnya.
Rektor juga menyinggung tentang posisi Universitas Sumatera Utara yang pada tahun lalu berada pada peringkat 14 di klaster satu perguruan tinggi, di mana pada bulan Agustus mendatang akan dinilai kembali oleh Kemendikbudristek. Ia berharap peringkat tersebut bisa diperbaiki dan masuk ke dalam peringkat 10 besar.
“Yang harus kita perhatikan itu salah satunya adalah tracer study, yang selama ini datanya tidak lebih dari 30 persen. Tahun ini sudah mencapai 75 persen. Tracer study harus diupdate secara periodik per tiga bulan, tidak bisa dikerjakan dalam satu malam. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Begitupula dengan jumlah publikasi dan sitasi yang masih rendah, serta jumlah dosen, mahasiswa dan staff internasional. Itu semua harus kita upayakan dengan maksimal,” tegas Rektor.
Hadir mendampingi rektor dalam pertemuan tersebut, Wakil Rektor I Dr Edy Ikhsan, SH, M Hum, Wakil Rektor III Dr Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S Si, M Si, Apt, Wakil Rektor IV Prof Dr Drs Opim Salim Sitompul, M Sc dan Wakil Rektor V Ir Luhut Sihombing, MP. Sementara di jajaran pimpinan Fakultas Hukum USU hadir antara lain Dekan Dr Mahmul Siregar, SH, M Hum, Wakil Dekan I Dr agusmidah, SH, M Hum, Wakil Dekan II Puspa Melati Hasibuan, SH, M Hum, Wakil Dekan III Dr Mohammad Ekaputra, SH, M Hum dan Ka Prodi S2 dan S3 FH USU.
Seusai pemaparan rektor, sesi diskusi dimulai dengan pemaparan Dekan Fakultas Hukum USU terkait kondisi terkini fakultas, baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana, kondisi SDM yang dimiliki serta beberapa kendala lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik, yang diharapkan mendapatkan solusi dari pimpinan universitas.(RJ)
