Medan-USU: Meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar Pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) /PT. PII. PT PII adalah institusi di bawah kementerian keuangan yang dibentuk tahun 2009. PT PII bertindak sebagai penjamin kepada sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari kelalaian yang dapat merugikan investor.
Lembaga ini secara garis besar berfungsi sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur. Dalam kerjasama antara USU dan PT. PII ini, USU sebagai sebuah Universitas memiliki potensi sebagai kawah candradimuka bagi berbagai bidang keilmuan yang dalam hal ini sangat diharapkan peranannya dalam memberikan policy brief dan prosiding yang akan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan.
Sebagai institusi yang kepemilikannya 100 persen milik Pemerintah Indonesia, PII dibentuk sebagai penyedia penjaminan yang kredibel. PII dijamin melalui struktur pemerintahan yang kuat untuk meminimalisasi risiko campur tangan politik, mempunyai standardisasi yang sangat tinggi dalam transparansi dan keterbukaan, total ring-fencing aset PII, dan mekanisme untuk menjamin penuh kemerdekaan operasional dari PII.
PII dibentuk dengan bantuan The World Bank (WB), dibangun berdasarkan pengalaman internasional yang relevan yang melibatkan penjaminan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Setelah sepenuhnya dioperasikan, PII akan mampu menarik pihak lain ( disamping Bank Dunia dan Multilateral Development Agencies lainnya) untuk bermitra dalam memberikan dukungan modal dan memperluas cakupan jaminan. WB memberikan technical assistance dalam pengembangan appraisal procedures, corporate governance, dan fungsi-fungsi kritikal PII lainnya.
Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly dalam kesempatan ini mengatakan penandatanganan ini akan mendukung kinerja pembangunan infrastruktur, khususnya di Sumatera Utara. Dengan melibatkan akademisi, penjaminan kerja antara negara dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur menjadi lebih maksimal dengan dukungan para ahli di bidangnya masing-masing terkait pelaksanaan sebuah proyek infrastruktur yang tentu selalu memerlukan badan riset dari Universitas, misalnya uji kekuatan beton sudah lama dilakukan di Fakultas Teknik terhadap sampel yang diberikan oleh banyak pihak swasta untuk di uji.
"Kita berharap para akademisi terlibat sehingga kinerja PT PII dalam penjaminan kerja antara pihak negara dan swasta bisa terjaga. Penjaminan kerja itu dalam hal kebijakan (politik), kesepakatan kontrak kerja, dan hal-hal teknis lainnya yang bisa jadi kendala," ujarnya dalam penandatangan MoU di ruang MWA USU dihadiri Pj Rektor USU Prof Subhilhar dan Wakil Rektor IV Prof Ningrum Natasya Sirait serta para Dekan pada Rabu (27/5). Sinthya Roesly juga memaparkan, dalam menjalankan mandat sebaga fasilitator fiskal pemerintah, PT. PII juga bertujuan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah.
“Selama ini pemerintah dalam membangun infrastruktur, anggarannya berdasar pada APBN dan APBD yang memiliki keterbatasan pendanaan, sehingga partisipasi sektor swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta menjadi alternatif, PT. PII dalam kapasitasnya dapat memberi jaminan proyek nasional senilai kurang lebih Rp90 triliun,” demikian disampaikannya.
Selama lima tahun terakhir belum ada program National Capacity Building yang memadai, dan Dirut PT. PII berharap dalam hal ini USU dapat membantu dalam menjalin kerjasama pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan dengan potensi yang ada bisa melakukan kerjasama dalam riset dalam banyak bidang yang diperlukan dalam pembangunan suatu infrastruktur.
Pemerintah sendiri menyadari peran penting dari proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Indonesia sehingga pemerintah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memiliki tugas untuk memberikan penjaminan agar proyek infrastruktur dapat segera terwujud dengan risiko yang dapat dikelola dengan baik. Penjaminan yang dilakukan oleh PT PII ini dinilai akan mendorong para pihak swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.
Dalam kesempatan ini Pj. Rektor USU, Prof. Subhihlar, MA., Ph.D dalam sambutannya merespon positif gagasan ini mengatakan, USU terbuka membina kerjasama dengan berbagai pihak. Khusus dalam pembangunan infrastruktur Pj. Rektor berpendapat, secara umum infrastruktur di Sumatera masih banyak tertinggal dibanding di Pulau Jawa. “Tidak hanya persoalan dana saja, tapi ada persoalan lain yang lebih besar yaitu jebakan kebijakan, seringkali gagasan yang baik masih terkendala persoalan birokrasi, banyak sumber daya yang bisa dimaksimalkan di Provinsi Sumut yang kedepannya bisa lahir tentu saja dari kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dan dalam hal ini didukung oleh PT.PII dalam pembangunan infrastruktur,” urai Pj. Rektor.
Pj.Rektor menilai persoalan infrastruktur di Indonesia yang sering menjadi kendala adalah mengenai sengketa lahan dan pasokan listrik. Tidak hanya di Sumatera Utara, hampir di beberapa daerah juga terjadi hal demikian. Sumatera Utara dalam beberapa tahun ke depan akan membangun jalan lintas tol trans Sumatera, sehingga peningkatan kapasitas akademisi ini perlu ditingkatkan.
Sejauh ini sudah ada delapan Universitas selain USU yang telah menjalin kerjasama dengan PT. PII, antara lain; Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Sriwijaya, Universitas Lampung dan Universitas Hasanuddin.
Kesempatan Magang
PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) khususnya peningkatan kapasitas akademisi USU dalam pembangunan infrastruktur. PT PII akan memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk magang di perusahaan BUMN itu. Mengenai kesempatan magang, ia menjelaskan menyerahkan mekanismenya dari USU, juga bidang akademik yang akan diikutkan dalam pelatihan apakah dari teknik, hukum, ekonomi, dosen ataupun mahasiswa pascasarjana. "Kita akan fasilitasi, magangnya di Jakarta," ujarnya.
Pj Rektor USU Prof Subhilhar dalam kesempatan itu mengatakan dengan penandatanganan ini jadi satu peluang bagi akademisi USU untuk belajar lebih banyak mengenai teknis pembangunan infrastruktur. "Kita banyak memiliki tenaga ahli dan mahasiswa yang saya kira mampu bila dikirim untuk magang," ujarnya.
Dijelaskan, untuk di USU akan diserahkan ke lembaga penelitian, mengenai mekanisme siapa yang akan dimagangkan dan mengurus teknis syarat yang diperlukan dalam proses tersebut. "Intinya kita menyambut baik kerjasama ini, ke depan diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi," katanya.(humas)
