Medan-USU: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di USU, Kamis (27/11). Acara yang diadakan di Ruang Senat Akademik Lantai III gedung BPA USU tersebut dihadiri oleh peserta dari unsur dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Unit Audit Internal USU, pemerintahan daerah Prov. Sumatera Utara, Wakil Rektor IV USU, Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, yang mewakili Rektor USU mengatakan dalam sambutannya bahwa acara tersebut untuk menyempunakan kertas posisi Komite I DPD RI dalam menyikapi isu-isu strategis yang menjadi ruang lingkup tugas Komite I DPD RI. “Saya harap ada masukan yang dihasilkan dan diberikan dari acara ini guna penyempurnaan kertas posisi Komite I DPD RI” ujar beliau.
Tiga narasumber utama yaitu Ir. Nurlisa Ginting, M.Sc (Fakultas Teknik USU), Asfriyati, S.K.M, M.Kes (Fakultas Kesehatan Masyarakat), dan Prof. Dr. Opim Salim Sitompul (Fakultas Ilmu Komputer–TI), dipandu oleh moderator Dr. Agusmidah, S.H, M.Hum (FH USU) mengutarakan beberapa pendapat dalam makalah mereka. Tim Perumus dari DPD Ir. Nurlisa Ginting, M.Sc, menyebutkan beberapa isu tentang tanah dan tata ruang. Isu tentang tanah beliau sebutkan diantaranya ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, mafia tanah, dan dualisme administrasi pertanahan, sementara untuk tata ruang isu yang terjadi adalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan, permasalahan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, masalah Tata Ruang dan Kawasan Hutan, masalah batas dan tata batas kawasan hutan, serta penegakkan hukum. Menurut Nurlisa strategi yang dilakukan untuk hal tersebut adalah melalui legislasi dan pengawasan.
Sementara Asfriyati, S.K.M, M.Kes menyebutkan beberap komponen kependudukan yang dapat di lihat dari kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk yang dalam setiap bagian terdapat permasalahan. “Masalah yang berasal dari kuantitas penduduk terdiri dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk (LPP), distribusi penduduk, fertilitas, kesertaan ber-KB, dan Unmet-need yaitu persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan alat/cara kontra sepsi.” jelas Asfriyati.
Prof. Opim Salim Sitompul yang tampil berikutnya menjelaskan tentang isu-isu strategis dalam komunikasi dan informatika, antara lain infrastruktur ICT, literasi informasi, keamanan informasi, dan pengembangan perangkat lunak. “Dalam bidang hardware, kita seharusnya menanamkan mesin intelligent yang membuat alat jadi cerdas dan dapat menyelesaikan masalah. Dibidang software seharusnya meningkatkan komersial dan open source” kata beliau.
Anggota DPD RI menanggapi beberapa hal dalam topik yang dikemukakan yaitu bahwa apa yang menjadi masukan sangat berharga bagi mereka untuk kemajuan kedepan. Disinggung juga mengenai hal yang berkaitan dengan administrasi pada saat anggota DPD RI berkunjung ke beberapa propinsi juga sudah membahas hal-hal yang penting untuk kemajuan daerah. Namun disayangkan, karena menurut anggota DPD RI kepala daerah saat ini kadang-kadang menjadi raja-raja kecil didaerah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah menjadi harmonis, sehingga kekhawatiran bupati menjadi raja-raja kecil juga bisa teratasi. Masalah kelistrikan yang terjadi di Sumut sempat menjadi pembahasan dan empat anggota DPD Sumut sudah menekan Pemerintah tentang persoalan kelistrikan di Sumut saat ini. Anggota DPD RI menyampaikan dan mengingatkan bahwa regulasi yang terjadi itu juga merupakan bagian dari kompromi politik. (ori/humas)
