Departemen Teknik Industri berhasil memperpanjang penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 dalam bidang akademik dan proses pembelajaran. Perpanjangan sertifikat ini setelah sebelumnya dilakukan audit eksternal tahap ketiga oleh tim audit dari TUV Reinland, Jerman.
Demikian disampaikan pimpinan Qims Consulting, Ir. Achmad Tirmizi yang membantu penerapan SMM ISO Departemen Teknik Industri. Dijelaskan, Departemen Teknik Industri merupakan salah satu jasa pendidikan yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 dan sekitar lima tahun lalu, departemen ini menerapkan sistem sama, yakni 9001:2000. Sejak 1 Februari 2008, baru menerapkan SMM ISO 9001:2008.
Setelah menerapkan sistem ini, banyak peningkatan diperoleh departemen yang diketuai Ir. Rosnani Ginting, MT dan Sekretaris, Ir. Ukurta Tarigan, MT. Salah satu paling signifikan adalah lama tahun kelulusan mahasiswa. Pada 2008, lama tahun kelulusan mahasiswa ialah 5,5 tahun. Tahun berikutnya mencapai rata-rata 4,9 tahun. "Tahun ini ditargetkan rata-rata 4,7 tahun. Ini jauh di atas batasan lama studi di USU, yakni enam tahun," jelas Tirmizi. Menurutnya, dengan adanya SMM ISO 9001:2008 ini, Departemen Teknik Industri sudah memiliki fondasi yang baik untuk memperbaiki kualitas pelayanannya.
Adanya komitmen manajemen untuk menjalankan sistem, kerja sama tim yang baik, serta terus meningkatkan SMM ISO 9001:2008, mudah-mudahan bisa menjadikan Departemen Teknik Industri salah satu program studi terkemuka di Indonesia, bahkan ASEAN. Di bagian lain, pimpinan Qims Consulting ini menjelaskan, SMM ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan mutu. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Persyaratan yang dimaksud bukan cuma dari pelanggan, tetapi juga internalperusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
"Karena itu, dapat dikatakan bahwa mutu bukan hanya berhubungan dengan kualitas produk saja, tetapi juga persyaratan lain seperti antara lain pelayanan yang memuaskan pelanggan dan bisa dipenuhinya peraturan pemerintah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan, demikian Achmad Tirmizi. (harian analisa)
